Recent Tube

Mendengarkan Megaswara 89.8 Fm

Isu Mutasi Jabatan, Sekda Kuningan : Masih Menunggu Arahan Bupati

For mania mega:

 



KUNINGAN, - Isu adanya mutasi, rotasi dan promosi pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan dibenarkan Sekretaris Daerah H. Dian Rahmat Yanuar. Menurutnya, mutasi pejabat masih menunggu arahan Bupati Kuningan Acep Purnama.

Saat ditemui, Sekda Kabupaten Kuningan Dian Rahmat Yanuar mengatakan, harapannya proses mutasi, rotasi dan promosi pejabat bisa secepatnya dilakukan. Mengingat adanya kekosongan pada jabatan Eselon II yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum da Tata Ruang.

“Saat ini masih dikaji dan menunggu arahan pimpinan yakni Bupati Kuningan Acep Purnama, laporan yang kami terima dari BKPSDM sudah siap. Hanya karena ada prosedur yang harus ditempuh melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), jadi kita tunggu saja,” ujar Dian Rahmat Yanuar, Senin (4/9/2023).

Jumlah jabatan yang kosong, dikatakan Dian, Eselon II ada 3 orang dan Eselon III sekitar 40 an. Meski jumlahnya segitu, proses mutasi, rotasi dan promosi tentu akan melibatkan ratusan pegawai maupun pejabat Pemkab Kuningan.

“Mudah – mudahan bisa secepatnya digelar sebelum berakhirnya jabatan Bupati Kuningan, proses nutasi, rotasi dan promosi ini perlu ada prosedur terlebih dahulu seperti izin KASN. Jadi ada beberapa tahapan yang memang harus ditempuh,” kata Dian.

Sementara itu, Dian menjelaskan, mengenai tunggakan tunjangan penghasilan pegawai yang bersumber dari APBD. Bahwa APBD ini tidak berdiri sendiri, apalagi ditengah kondisi keuangan daerah seperti ini, transfer dari pusat terganggu, PAD juga banyak yang terkoreksi. Jadi pada akhirnya APBD sekarang tidak berdiri sendiri saja karena berbagai faktor.

“Faktor – faktor itu terus kita kaji dan dicermati agar bisa kita antisipasi untuk ke depannya, mudah – mudahan ke depannya tidak terjadi. Kalau pun terjadi lagi tidak separah ini, karena memang kondisi hari ini tidak hanya terjadi di Kuningan saja, tetapi terjadi di daerah lain juga termasuk pemerintah pusat,” tutur Dian.

Dikungkapkan Dian, konsekuensinya ketika pemerintah pusat merampingkan berbagai kegiatan, maka kabupaten kota yang kemampuan fiskalnya tergantung dari pemerintah pusat akan terganggu juga.

“Saya kira ini terjadi karena berbagai faktor, bisa juga adanya pengaruh tingkat inflasi. Sebab inflasi memberikan dampak pengaruh efek domino lainnya. Inflasi kita juga terus melangkah bagaimana meningkatkan komunikasi publik kepada masyarakat, bagaimana mengefektifkan tingkat inflasi daerah, dimana kita juga mendorong pemenuhan kebutuhan bahan pokok tetap terjaga ketersediaan, harga dan distribusinya. Makanya inflasi juga merupakan faktor penentu bagi kemajuan ekonomi daerah,” ujarnya.

(Reporter : Hilman Wijaya)

Baca Juga

Post a Comment

0 Comments

close
close
close