KUNINGAN,
- Isu
adanya mutasi, rotasi dan promosi pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten
Kuningan dibenarkan Sekretaris Daerah H. Dian Rahmat Yanuar. Menurutnya, mutasi
pejabat masih menunggu arahan Bupati Kuningan Acep Purnama.
Saat ditemui, Sekda Kabupaten Kuningan Dian Rahmat
Yanuar mengatakan, harapannya proses mutasi, rotasi dan promosi pejabat bisa
secepatnya dilakukan. Mengingat adanya kekosongan pada jabatan Eselon II yakni
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Dinas
Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum da Tata
Ruang.
“Saat ini masih dikaji dan menunggu arahan pimpinan
yakni Bupati Kuningan Acep Purnama, laporan yang kami terima dari BKPSDM sudah
siap. Hanya karena ada prosedur yang harus ditempuh melalui Komisi Aparatur
Sipil Negara (KASN), jadi kita tunggu saja,” ujar Dian Rahmat Yanuar, Senin
(4/9/2023).
Jumlah jabatan yang kosong, dikatakan Dian, Eselon
II ada 3 orang dan Eselon III sekitar 40 an. Meski jumlahnya segitu, proses
mutasi, rotasi dan promosi tentu akan melibatkan ratusan pegawai maupun pejabat
Pemkab Kuningan.
“Mudah – mudahan bisa secepatnya digelar sebelum
berakhirnya jabatan Bupati Kuningan, proses nutasi, rotasi dan promosi ini
perlu ada prosedur terlebih dahulu seperti izin KASN. Jadi ada beberapa tahapan
yang memang harus ditempuh,” kata Dian.
Sementara itu, Dian menjelaskan, mengenai tunggakan tunjangan
penghasilan pegawai yang bersumber dari APBD. Bahwa APBD ini tidak berdiri
sendiri, apalagi ditengah kondisi keuangan daerah seperti ini, transfer dari
pusat terganggu, PAD juga banyak yang terkoreksi. Jadi pada akhirnya APBD sekarang
tidak berdiri sendiri saja karena berbagai faktor.
“Faktor – faktor itu terus kita kaji dan dicermati
agar bisa kita antisipasi untuk ke depannya, mudah – mudahan ke depannya tidak
terjadi. Kalau pun terjadi lagi tidak separah ini, karena memang kondisi hari
ini tidak hanya terjadi di Kuningan saja, tetapi terjadi di daerah lain juga
termasuk pemerintah pusat,” tutur Dian.
Dikungkapkan Dian, konsekuensinya ketika pemerintah
pusat merampingkan berbagai kegiatan, maka kabupaten kota yang kemampuan
fiskalnya tergantung dari pemerintah pusat akan terganggu juga.
“Saya kira ini terjadi karena berbagai faktor, bisa
juga adanya pengaruh tingkat inflasi. Sebab inflasi memberikan dampak pengaruh
efek domino lainnya. Inflasi kita juga terus melangkah bagaimana meningkatkan
komunikasi publik kepada masyarakat, bagaimana mengefektifkan tingkat inflasi
daerah, dimana kita juga mendorong pemenuhan kebutuhan bahan pokok tetap
terjaga ketersediaan, harga dan distribusinya. Makanya inflasi juga merupakan
faktor penentu bagi kemajuan ekonomi daerah,” ujarnya.
(Reporter : Hilman Wijaya)
0 Comments