CIGANDAMEKAR- Wakil Bupati Kuningan, H. M. Ridho Suganda, SH., M.Si, menyebutkan, penanganan Stuntiing merupakan tanggung jawab bersam lintas sektor, bukan tanggung jawab salah satu institusi saja.
“Untuk itu, diperlukan tim lintas sektor untuk melakukan pengintegrasian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan,” kata Wabup Ridho, saat memberikan arahan pada Pertemuan Evaluasi Pengukuran Pertumbuhan Balita Dalam Rangka Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kuningan Tahun 2022, di Ballroom Prima Resort Sangkanhurip, Cigandamekar-Kuningan, Selasa (22/11/2022).
Wabup Ridho mengatakan, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018, menunjukan adanya penurunan prevalensi stunting di tingkat nasional. Sementara ditingkat Kabupaten Kuningan, sambungnya, dari hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, menunjukan adanya pluktuatif (naik-turun), yaitu adanya peningkatan prevalensi stunting dari 8,2 persen (tahun 2018) menjadi 8,4 persen (tahun 2019).
“Kemudian tahun 2020 turun menjadi 7,38 persen, dan turun kembali menjadi 5,35 persen pada bulan Agustus 2021. Sedangkan hasil BPB Agustus 2022, naik lagi menjadi 6,6 persen, atau ditemukan 4.798 balita stunting dari total 72.169 balita yang diukur,” terang Wabup.
Dikemukakan Wabup, Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 Hari Kelahiran Pertama (HKP), disamping beresiko pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menyebabkan hambatan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan.
Selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kuningan, Wabup meminta kepada semua pihak, mengagendakan pelaporan yang terkoordinasi antar SKPD, terutama yang memiliki data primer.
“Stunting menjadi masalah yang disebabkan oleh multidimensi. Sehingga, penanganannya harus mengedepankan intervensi yang melibatkan multisektoral. Untuk itu, tujuan pertemuan ini adalah untuk meningkatkan memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait, mengenai peta sebaran dan prevalensi balita stunting hasil BPB tahun 2022,” pungkasnya.
Hadir pada pertemuan tersebut, Kabid Osbud dan Pemerintahan Bappeda Kab. Kuningan, Kabid Kesmas dan Sub Koordinator Kega dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Kuningan, perwakilan SKPD terkait, serta sejumlah pendamping desa Lokus Stunting.
(www.kuningankab.go.id)
0 Comments