KUNINGAN,- Dalam rangka menjalin komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan, BPK RI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dengan tema “Fungsi dan Tugas BPK dan DPR dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, (17/10/2022), bertempat di Hotel Grage Sangkan, Jalan Panawuan – Sangkanhurip, Panawuan, Kec. Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Kegiatan tersebut menghadirkan Keynote Speaker dan Narasumber sebagai berikut: Anggota Komisi XI DPR, Didi Irawadi Syamsudin, S.H., LL.M (Keynote Speaker), Auditor Utama Keuangan Negara V BPK, Dr. Dori Santosa S.E., M.M., CFrA, CSFA. (Keynote Speaker), Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., ACPA, CPA (Aust), CA, CFrA, CSFA. (Narasumber). Menghadiri kegiatan tersebut Bupati Kuningan H. Acep Purnama SH MH, Wakil Bupati Kuningan H.M Ridho Suganda SH M.Si, Sekda Kuningan Dr Dian Rachmat Yanuar, M Si, Wakil Ketua DPRD Kuningan Drs. H. Ujang Kosasih, M.Si.
Bupati Acep Purnama dalam mengawali sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Auditor Utama Keuangan Negara V BPK, Dr. Dori Santosa S.E., M.M., CFrA, CSFA para narasumber beserta jajarannya.
“ Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Kuningan, mengucapkan selamat datang dan mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) yang bekerja sama dengan DPR RI, dengan menginisiasi penyelenggaraan sosialisasi tugas dan fungsi BPK dan DPR dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini” Ucap Bupati.
Kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi cara untuk membangun pengetahuan dan persepsi bersama yang tepat tentang peran dan fungsi BPK dalam rangka memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara.
Lanjut Acep, BPK sebagai lambang negara yang bebas dan mandiri bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik ditingkat pusat maupun daerah. BPK merupakan mitra lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPK merupakan bagian dari cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
DPR juga merupakan lembaga negara sebagai fungsi legislatif memiliki tugas dalam urusan pengawasan keuangan negara dan daerah. Bersama-sama, BPK dan DPR merupakan lembaga negara yang menjadi garda terdepan dalam pengawasan penggunaan uang rakyat agar dipergunakan dengan tepat sasaran dan tepat guna.
“ Kabupaten Kuningan telah menerima Penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara 8 kali berturut-turut. raihan ini merupakan penilaian dari BPK Perwakilan Jawa Barat terhadap
laporan hasil keuangan. Hal tersebut merupakan bukti dan komitmen kami di pemerintahan, serta buah dari kerja keras dan kerja bersama antara legislatif, eksekutif dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam menciptakan iklim keuangan yang transparan.” ungkap Acep.
Masih dikatakan Acep, seluruh keuangan negara adalah milik negara dan sedikit banyak berasal dari uang rakyat. dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk dikelola dan memberi manfaat kembali kepada masyarakat, untuk itu keuangan negara adalah semua yang menjadi hak atau menjadi kewajiban negara untuk mengelolanya.
“ Kita berharap untuk terus memiliki komitmen yang tinggi dan bekerja lebih keras lagi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. dimana kita meyakini bahwa suksesi dari penyelenggaraan pemerintah adalah berasal dari transparansi anggaran.” tuturnya.
Karena jika transparansi keuangan berjalan dengan baik, maka pemerintah tersebut bisa dikatakan sukses, karena anggaran APBD pasti tepat sasaran dan ini merupakan tugas kita bersama, antara pemerintah dan fungsi pengawasan dari DPR, sambung Bupati Acep.
“ Semoga sosialisasi ini merupakan momentum kita bersama dalam menggerakkan dan menjaga amanah yang telah diberikan masyarakat kepada kita sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. yaitu mendorong secara aktif terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan baik negara maupun di daerah” tutupnya.
Menurut Auditor Utama Keuangan Negara V BPK, Dr. Dori Santosa dan Anggota Komisi XI DPR, Didi Irawadi Syamsudin, yang hadir sebagai Keynote Speaker, berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23E BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hal tersebut merupakan landasan konstitusional bagi BPK sebagai lembaga pemeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Selain itu, Dr. Dori Santosa mengungkapkan bahwa kehadirannya adalah untuk menggerakkan dan menjaga amanah yang telah diberikan masyarakat kepada kita sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yaitu mendorong secara aktif terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, khususnya di Kabupaten Kuningan yang tercinta ini.
Pada kegiatan ini, BPK memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan menjadi salah satu daerah yang baik dalam hal akuntabilitas keuangannya, hal ini dapat dilihat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Kabupaten Kuningan sebanyak 8 kali secara berturut – turut.
“Kuningan salah satu daerah terbaik dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya, 8 WTP yang diraih menjadi bukti “, ungkapnya.
Di akhir paparannya, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK berharap jajaran pimpinan Kabupaten Kuningan terus meningkatkan komitmen dan bekerja keras dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Hal senada dikatakan pula oleh Anggota Komisi XI DPR, Didi Irawadi Syamsudin, bahwa salah satu kunci suksesnya pemerintahan ada pada transparansi anggaran.
“Kalau transparansi keuangan berjalan dengan baik, maka pemerintah tersebut bisa dikatakan sukses, karena anggaran APBD pasti tepat sasaran, inilah salah satu tugas DPR, sebagai pengawasan” ujarnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Kuningan H. Acep Purnama SH MH, Wakil Bupati Kuningan H.M Ridho Suganda SH M.Si, Sekda Kuningan Dr Dian Rachmat Yanuar, M Si, Wakil Ketua DPRD Kuningan Drs. H. Ujang Kosasih, M.Si. Pejabat Pemerintah Kabupaten Kuningan yang terkait dengan Pertanian, Pejabat Pemerintah Kabupaten Kuningan yang terkait dengan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.
(www.kuningankab.go.id)
0 Comments