KUNINGAN,- Wakil Bupati Kuningan H. M Ridho Suganda Membuk Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten Kuningan bertempat di Ruang Rapat Linggarjati, Selasa (20/9/2022).
Pada kesempatan ini, Wabup menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas dan harmonisasi anatara Pemkab Kuningan enggan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Cirebon, dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangannya masing-masing.
“Pemkab Kuningan Senin diri melalui BPKAD, telah melakukan kerjaan dengan KPKNL terhadap kegiatan penghapusan dan lelang barang milik daerah serta penilaian aset/barang milik daerah yang tentunya mempunyai nilai strategis dan fundamental bagi pengelolaan dan pengamanan aset/barang milik darrah,” ujarnya.
Sesuai peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah, dijelaskan Wabup, diubah dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah, dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
“Mari kita menerapkan pengelolaan barang milik daerah yang lebih profesional dan modern dengan mengedepankan good governance sehingga akan meningkatkan kepercayaan maysrakat kepada pengelolaan aset/barang milik daerah,” ujarnya.
Kemudian, Wabup menegaskan lingkup pengelolaan aset harus mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtangan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian.
“Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas,” ujarnya.
Turut hadir pada FGD ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M. Si. dan undaangan lainnya.
(www.kuningankab.go.id)
0 Comments